Pembagian BLSM Timbulkan Masalah di Masyarakat

Jumat, 28/06/2013 - 13:44 SOREANG, (PRLM).- Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kab. Bandung menilai pengucuran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya membuat persoalan di masyarakat. Hal itu disebabkan penerima BLSM tidak sebanding dengan jumlah warga miskin apalagi salah sasaran. "Semua kepala desa di Kab. Bandung mendapatkan protes dari warga yang tak menerima BLSM. Misalnya, mengapa saya yang kondisinya lebih parah tak menerima BLSM, sedangkan orang lain yang mampu malah menerima?" kata Ketua Apdesi Kab. Bandung, Dedy Bram, di Kampung Sawah Soreang, Jumat (28/6/2013). Dedy yang juga Kepala Desa Cikoneng, Kec. Ciparay, mengatakan, di desanya jumlah penerima BLSM sebanyak 400 orang. Sedangkan dari pendataan desa terdapat 2.800 orang yang miskin. Akibatnya di lapangan terjadi konflik sosial antara penerima BLSM dengan yang tidak menerimanya. Selain itu, para ketua RT, RW, dan aparat desa kerap disalahkan karena dianggap tidak memasukkan nama-nama warga miskin untuk menerima BLSM. "Padahal, pendataan warga miskin dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bukan oleh aparat desa. Mengapa kami yang menjadi sasaran," ujarnya. Dedy berharap agar pemerintah melakukan pendataan kembali jumlah warga miskin dengan melibatkan aparat desa, RT dan RW mendampingi petugas pendataan. "Kalau perlu pendataan dilakukan minimal setahun sekali sehingga data terus diperbarui. Bisa jadi ada masyarakat mampu lalu menjadi miskin atau sebaliknya," jelasnya.(A-71/A-147)*** sumber pikiran rakyat online

Hanya 7.178 Warga di Kec. Baleendah Yang Mendapatkan BLSM

Kamis, 27/06/2013 - 19:27
 SOREANG,(PRLM).-Dari 8.935 warga miskin di Kecamatan Baleendah, hanya 7.178 warga yang mendapat kartu BLSM. "Kita kekurangan sekitar 1.537 warga yang tidak mendapat kartu BLSM," kata Camat Baleendah, Aep Muslim saat diwawancarai di kantor Kecamatan Baleendah, Kamis (27/6/2013). Meski demikian, Aep mengaku, hingga kini belum ada gejolak sosial dari masyarakat yang tidak menerima kartu BLSM. Namun demikian, kata dia, pendataan warga miskisn penerima BLSM di Kecamatan Baleendah tidak akurat dari tahun lalu. "Kurang lebih 20 persen warga yang harus menerima BLSM ternyata tidak menerima BLSM," ujarnya. Di Kecamatan Baleendah sendiri kata Aep, ada dua desa yang sudah menerima droping kartu BLSM dari. PT Pos. Namun lanjut dia, kartu BLSM tersebut belum dibagikan ke warga miskin penerima kartu BLSM. "Mereka ketakutan jika kartu BLSM dibagikan, karena banyak warganya yang belum menerima kartu BLSM," katanya. Aep berharap, pemerintah turun tangan dan mengakomodir warga yang belum menerima kartu BLSM. "Kalau tidak diakomodir, dikhawatirkan terjadi gejolak sosial dikalangan masyarakat," katanya. Sementara salah seorang pegawai Kelurahan Baleendah, Tursimin mengaku, kantornya banyak didatangi warga yang tidak kebagian kartu BLSM. Oleh Tursimin, warga yang menyakan hal itu diarahkan ke kantor pos dan giro. "Soalnya, yang mendrop kartu BLSM adalah PT Pos. Sedangkan kami hanya ditugaskan mendistribusikan kartu ke masyarakat," katanya. Sedangkan Ketua RW 10, Kel. Baleendah, Nain Suhendi menjelaskan, hingga kini para ketua RT belum menerima kartu BLSM untuk didistribusikan ke warga. Nain pun menyebutkan, banyak warga di wilayahnya yang sebelumnya menerima kartu BLSM, sekarang tidak menerima. "Bahkan, ada orang baru setahun tinggal di wilayahnya malah menerima kartu BLSM, sementara yang sudah bertahun-tahun tinggal tidak menerima kartu BLSM," ujarnya. Nain meminta pemerintah turun ke lapangan mengenai hal ini. "Karena dengan adanya program BLSM ini, bukan mengurangi warga yang miskin tetapi malah bertambah," ucapnya. (A-211/A-89)*** sumber: pikiran rakyat online (www.pikiran-rakyat.com/node/240550)

Setiap Desa Peroleh 5 Juta Untuk Posyandu

Setiap Desa Peroleh 5 Juta Untuk Posyandu Posting 2013-06-21
Setiap Desa Peroleh 5 Juta Untuk Posyandu Dalam upaya mendukung dan mengoptimalkan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan anggaran sebesar Rp.5.000.000 untuk setiap desa per tahunnya melalui Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). "Sebagai mitra pemerintah daerah, tentunya kami sangat menyambut baik dengan dana tersebut. Ini merupakan salah satu bukti keseriusan dan bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kinerja Posyandu di Kabupaten Bandung", ungkap Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bandung, Hj.Kurnia Agustina Dadang M.Naser, disela-sela Acara Pembukaan Pelatihan Kader Posyandu, di Desa Solokan Jeruk,Kecamatan Solokan Jeruk, Kamis (20/06). Istri Bupati Bandung ini menilai, posyandu merupakan garda terdepan di tiap-tiap RW yang diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun pencapaian target MDGs. "Jadi pada saat melakukan kegiatannya, posyandu bisa dilakukan di kantor-kantor RW juga", jelas Kurnia Agustina. Keberadaan posyandu, lanjut Kurnia sangat bermanfaat bagi masyarakat. Posyandu bukan lagi sekedar wahana untuk penimbangan bayi dan memantau pertumbuhan anak, "Namun sudah berkembang pada wahana dasar sosial yang sudah terintegrasi meliputi aspek ekonomi, pendidikan dan yang menyangkut hukum serta ideologi", jelas Kurnia Agustina. Secara terpisah, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung, Uwais Qorny, SH, M.Si mengatakan secara kuantitas jumlah posyandu di Kabupaten Bandung berdasarkan data tahun 2012, sebanyak 4.156 posyandu dengan tingkat perkembangannya melalui Sarana Telaah Kemandirian Posyandu (STMD). Terdiri dari Strata Pratama 1242, Madya 1747, Purnama 1039 dan Mandiri 128 Posyandu, sedangkan jumlah kader posyandu sebanyak 15.437 orang. "Dengan demikian, berarti rata-rata kader per posyandu 3 sampai 4 orang saja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja posyandu dirasakan belum optimal dan harus menjadi tanggungjawab kita bersama terutama dalam memberikan pembinaan agar pengetahuan dan keterampilan para kader bisa lebih meningkat", jelas Uwais Qorny. Uwais menambahkan, selain menyisihkan dana untuk posyandu di ADPD, BPMPD selaku Sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung memberikan pula bantuan operasional sistem informasi posyandu dan juga poster yang didalamnya memuat catatan berupa indikator strata posyandu untuk ditempel di seluruh posyandu. "Ada pengetahuan yang bisa dipetik dalam poster tersebut. Semua perangkat desa yang menjadi anggota Pokjanal posyandu di desa dan juga para kader posyandu dapat mengetahui bagaimana strata posyandu yang ada di wilayahnya masing-masing. Indikator strata tersebut bisa dijadikan sarana telaah mawas sendiri",jelasnya pula. Melalui poster ini diharapkan strata posyandu di setiap desa bisa meningkat, "Karena dalam poster tersebut selain tercantum indikator strata posyandu, ada pula ajakan kepada masyarakat agar jangan ragu pergi ke posyandu. Ajakan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan posyandu", tandasnya pula. Sumber : Press Release Humas Setda Kabupaten Bandung