Target Sampai 2015, 70 Ribu Rutilahu Selesai Diperbaiki

Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip mentargetkan perbaikan terhadap 70.174 rumah tidak layak huni (Rutilahu) bisa selesai tahun 2015. Perbaikan terhadap rumah yang dihuni oleh keluarga tidak mampu tersebut, akan didanai dari bantuan APBD Kabupaten Bandung, APBD Jawa Barat dan APBN. "Saya pun mengajak pemerintah desa untuk sama-sama peduli turut memperbaiki rutilahu yang ada diwilayahnya masing-masing",ucap Dadang M. Naser saat tampil sebagai pembicara dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Gedung Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung-Jatinangor, Selasa (11/12). Perbaikan terhadap rutilahu menurut Dadang M. Naser bisa segera terselesaikan, jika semua komponen masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. "Mengingat dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, maka saya mengetuk kepedulian para hartawan dan pengusaha untuk ikut memperbaiki rumah yang tidak layak huni",Kata Dadang Naser. Data yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung, mengungkapkan jumlah rutilahu yang diperbaiki sejak tahun 2006 s/d 2011 tercatat 3.891 buah dengan total biaya sebesar Rp. 13.979.294.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Sementara tahun 2012, diperbaiki pula sebanyak 1.000 unit rutilahu dengan biaya APBD Kab. Bandung tahun 2012 sebesar Rp. 5 milyar. Sedangkan biaya dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sebesar Rp. 180 juta untuk 12 unit, ditambah 1.234 unit rutilahu yang diperbaiki melalui dana APBN tahun 2012 sebesar Rp. 1,9 milyar. "Jadi sisa rutilahu yang akan diperbaiki hingga tahun 2015 mendatang sekitar 62 ribu unit, saya targetkan ini bisa selesai tepat pada waktunya",ucap Kepala Dispertasih Kab. Bandung Drs. Slamet Mulyana, M.Si. Diungkapkan oleh slamet Mulyana, kriteria perbaikan rutilahu diantaranya pemilik rumah tidak memiliki pekerjaan tetap, lantai rumah berupa tanah, tidak ada ventilasi disamping dinding rumah berasal dari bambu (bilik). "Penentuan penerima dana rutilahu harus sesuai dengan rembug desa",kata Slamet Mulyana. Bintek keuangan desa diikuti sekitar 267 bendahara desa yang akan berlangsung selama dua hari. Adapun materi yang dibahas dalam bintek tersebut, masing-masing perpajakan bagi pemerintah desa, mekanisme penyusunan dan penyelenggaraan APBD desa, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa serta pengelolaan keuangan desa berbasis perencanaan pembangunan partisipatif desa. "Materi tersebut sengaja diberikan, agar para bendahara desa nantinya akan lebih mampu dalam mengelola keuangan desa secara baik dan benar",ucap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kab. Bandung Drs. H. Dadan Rochandi, M.Si. Sumber : Humas Setda Kabupaten Bandung .