Pembagian BLSM Timbulkan Masalah di Masyarakat

Jumat, 28/06/2013 - 13:44 SOREANG, (PRLM).- Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kab. Bandung menilai pengucuran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya membuat persoalan di masyarakat. Hal itu disebabkan penerima BLSM tidak sebanding dengan jumlah warga miskin apalagi salah sasaran. "Semua kepala desa di Kab. Bandung mendapatkan protes dari warga yang tak menerima BLSM. Misalnya, mengapa saya yang kondisinya lebih parah tak menerima BLSM, sedangkan orang lain yang mampu malah menerima?" kata Ketua Apdesi Kab. Bandung, Dedy Bram, di Kampung Sawah Soreang, Jumat (28/6/2013). Dedy yang juga Kepala Desa Cikoneng, Kec. Ciparay, mengatakan, di desanya jumlah penerima BLSM sebanyak 400 orang. Sedangkan dari pendataan desa terdapat 2.800 orang yang miskin. Akibatnya di lapangan terjadi konflik sosial antara penerima BLSM dengan yang tidak menerimanya. Selain itu, para ketua RT, RW, dan aparat desa kerap disalahkan karena dianggap tidak memasukkan nama-nama warga miskin untuk menerima BLSM. "Padahal, pendataan warga miskin dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bukan oleh aparat desa. Mengapa kami yang menjadi sasaran," ujarnya. Dedy berharap agar pemerintah melakukan pendataan kembali jumlah warga miskin dengan melibatkan aparat desa, RT dan RW mendampingi petugas pendataan. "Kalau perlu pendataan dilakukan minimal setahun sekali sehingga data terus diperbarui. Bisa jadi ada masyarakat mampu lalu menjadi miskin atau sebaliknya," jelasnya.(A-71/A-147)*** sumber pikiran rakyat online